Apa itu politik? Secara umum, politik merupakan suatu cara seseorang membuat keputusan dalam kehidupan berkelompok. Pada praktiknya politik berisi proses perumusan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan umum dari pemerintah untuk masyarakat. Karena fungsinya yang berdampak bagi orang banyak, sehingga banyak yang mulai memperebutkan kursi politik dengan menggunakan kecurangan berupa mahar politik.

Pengertian Mahar

Mahar merupakan istilah yang umum digunakan dalam rangkaian pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah atau dalam kata lain maskawin. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar merupakan uang ataupun barang yang diberikan oleh pihak pemberi guna mendapatkan hubungan dengan pihak penerima.

Hal tersebut sejalan dengan mahar dalam politik. Mahar politik merupakan uang ataupun barang yang diberikan dari pihak pemberi ke pihak penerima untuk suatu tujuan tertentu. Pihak pemberi dapat berupa perseorangan, pengusaha, ataupun pihak swasta. Tujuan yang ingin didapatkan pun ada beragam, salah satunya terjalin hubungan antara pemberi mahar dengan penerima mahar guna kepentingan lain yang diharapkan akan terasa setelah penerima mahar terpilih.

Dampak Mahar Politik

Mahar politik yang sudah menjadi rahasia umum ini sulit dibuktikan karena praktiknya terbatas dan rahasia, selain itu untuk membuktikan perlu ada pengakuan dari pemberi. Serta, karena adanya sanksi pidana bagi pemberi dan penerima mahar politik membuat pengakuan ini sulit terealisasi. Padahal, mahar politik memiliki dampak yang buruk pada kehidupan bernegara.

1. Demokrasi

Mahar politik dapat merusak demokrasi dan sistem pengkaderan partai. Figur-figur potensial yang berintegritas di partai dapat digeser dengan sosok baru yang berani bayar mahal akibat mahar. Sehingga, kader yang memiliki kapasitas dan kompetensi bagus namun tidak memiliki modal menjadi tidak mendapat restu.

2. Regulasi

Publik figur yang terpilih karena mahar politik membuatnya akan memutar otak saat sudah menduduki kursi pemerintahan untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya dalam mengikat restu dari partai. Akhirnya setelah duduk di kursi legislatif, regulasi yang dihasilkan hanya untuk menguntungkan diri dan kelompoknya saja.

3. Masyarakat 

Regulasi yang dibuat untuk kepentingan diri pemimpin dan kelompoknya saja tanpa melihat rakyat tentunya akan merugikan masyarakat luas. Dampak dari pembentukan regulasi yang condong pada kepentingan individu dan kelompok tertentu ini dapat menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Politik Cerdas Berintegritas

ACLC KPK memiliki program yang bernama “Politik Cerdas Berintegritas Terpadu” yang merupakan upaya KPK untuk bersama-sama dengan partai politik dalam mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi. Program ini ditujukan untuk Ketua Partai Politik, Sekretaris Jendral, Bendahara Partai Politik, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah/Cabang Partai Politik dari 20 Partai Politik. Tujuan dari pembentukan program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu ini untuk mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi para pengurus politik, meningkatkan kesadaran politik cerdas berintegritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan mengajak internal partai politik untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran antikorupsi dalam kehidupan nyata.

Politik berintegritas sendiri merupakan prinsip membangun sistem politik yang sesuai dengan perilaku semata-mata karena tindakan yang dilakukan itu adalah tindakan yang benar atau murni dan tindakan itu akan tetap diambil meskipun tidak ada yang mengawasi, sehingga perilaku yang dijalankan konsisten dan sejalan dengan nilai-nilai integritas. Ada 4 nilai integritas, yaitu:

1. Tindakan yang dilakukan didasarkan pada prinsip menghargai dan empati pada orang lain, menghargai kehormatan orang lain dan menunjukkan kepedulian dan mempertimbangkan kepentingan, kebutuhan, serta kesejahteraan orang lain.
2. Memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk menjalani hidup yang bermakna dan bertujuan.
3. Disposisi kehidupan dengan menganut bahwa pilihan tindakan dalam menghadapi sesuatu harus berada dalam kontrol diri.
4. Menjalani kehidupan selalu didasarkan pada rasa optimis dan antusias dengan semangat dan sikap positif dalam menjalani kehidupan, bahwa masa depan akan bagus dan setiap masalah dapat diselesaikan.

Kandidat politik yang terpilih karena mahar politik terbukti tidak memiliki integritas dan kapasitas untuk menjadi pemimpin ataupun wakil rakyat. Jadilah pemilih yang cerdas dan berintegritas dan kenali lebih lanjut tentang Politik Cerdas Berintegritas Terpadu di situs ACLC KPK.