Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Negara, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, hingga Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu, 24 Agustus 2022.

Usai rapat, masih belum ada keputusan soal kenaikan harga BBM yang diambil Jokowi meskipun kantong negara alias APBN terus terbebani akibat subsidi.”Belum,” kata Sri Mulyani menjawab singkat, saat ditemui usai rapat, Rabu, 24 Agustus 2022.

Kemarin dalam rapat bersama DPR, Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki tiga opsi dalam menangani jebolnya dana subsidi energi, khususnya Pertalite dan Solar.

Opsi tersebut adalah menaikkan harga, mengendalikan volume konsumsi, dan menambah anggaran dana subsidi energi mencapai Rp 198 triliun.

“Tiga-tiganya nggak enak.

Sama sekali ga enak,” ucap Sri Mulyani di Gedung DPR RI pada Selasa, 23 Agustus 2022.

Jika opsi mengendalikan volume konsumsi BBM yang dipilih, kata Sri, maka pemerintah harus memikirkan angka batas pembelian atau kriteria konsumen.

Tapi jika menambah subsidi, maka angkanya bisa tembus Rp 700 triliun, dari yang tahun ini sudah Rp 502 triliun.

“Karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari 158 jadi 502 itu kan sudah naik tiga kali lipat.

Ternyata masih kurang lagi,” ucapnya.

Usai bertemu Jokowi, Sri Mulyani menyebut belum ada keputusan soal opsi mana yang akan diambil dari ketiga.

“Kami sedang diskusikan di antara para menteri.

nanti dilaporkan ke bapak (presiden), kemudian baru disiapkan,” ujarnya.

Airlangga juga mengatakan evaluasi masih akan dilakukan dalam satu dua hari ke depan terkait opsi yang akan dipilih.

“Dalam minggu ini akan laporkan ke bapak presiden,” kata dia.